MADIUN – Lembaga Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Madiun (LPPM UMMAD) melaksanakan rapat pemantapan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Rapat pemantapan KKN diikuti Ketua LPPM UMMAD, Prof. Ir. Sarjito, M.T., Ph.D., diikuti Kabiro Keuangan UMMAD.
Juga Sekretaris dan Dekan FISIP, Sekretaris dan Dekan FIK serta ketua kaprodi dari masing-masing prodi UMMAD di Ruang Rapat I UMMAD, Kamis, 19 Oktober 2023.
Rapat ini bertujuan untuk membahas dan merencanakan pelaksanaan KKN agar dapat memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat. Rapat dibuka dengan penyampaian panduan KKN oleh Ketua LPPM UMMAD yang menjelaskan dengan detail pelaksanaan KKN UMMAD, mulai dari ruang lingkup hingga mekanisme penyelenggaraan KKN.
“KKN UMMAD akan dilaksanakan pada semester ganjil selama satu (1) bulan mulai tanggal 20 Januari hingga 20 Februari 2024 yamg akan diikuti 77 mahasiswa dari 7 prodi yang ada di UMMAD,” ujar Prof.Ir. Sarjito. Prof. Sarjito menerangkan KKN UMMAD semester ganjil fokus kepada pemilu. Kecuali mahasiswa yang tidak bisa mengikuti KKN yang telah ditentukan itu diberi opsi melakukan KKN Mandiri atau Tematik.
Beberapa usulan muncul dalam rapat tersebut, Antara lain disampaikan Kaprodi Ilmu Komunikasi, Latutik Mukhlisin, M.Kom yang menyampaikan usulan mengenai lokasi untuk KKN.
Mantan komisioner KPU Kota Madiun itu mengusulkan lokasi yang akan digunakan mahasiswa untuk KKN semester ganjil yaitu di tempat penyelenggara pemilu (KPPS) di kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota tempat tinggal mahasiswa.
“KKN sebagai KPPS merupakan kesempatan yang efektif untuk dilakukan, karena mahasiswa akan terjun langsung menjadi penyelenggara pemilu,” kata Latutik.
Selain itu memudahkan mahasiswa untuk memenuhi prosedur KKN yang sudah disepakati pada panduan KKN semester ganjil. Menanggapi usulan tersebut, Prof Sarjito berharap KKN yang akan dilaksanakan tidak memberatkan mahasiswa.
“Saya rasa usulan dari kaprodi ilkom menjadi usulan yang efektif, karena kegiatan menjadi penyelenggara KPPS lebih efisien, fleksibel, mudah dijangkau serta tidak membutuhkan iuran yang banyak bagi mahasiswa, bisa jadi mahasiswa mendapat honor dengan menjadi KPPS,” terang Prof Sarjito.
Sarjito mengimbau kepada seluruh kaprodi untuk mempersiapkan dengan baik mahasiswa yang akan dikirim menjadi penyelenggara KPPS pada tiap TPS yang dipilih.
“Kami berharap yang akan dilaksanakan dapat memberi manfaat untuk masyarakat, mahasiswa, hingga perguruan tinggi,” kata Sarjito.(Pujoko)
