Implikasi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) di Indonesia dan SDGs Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Nasional

 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

 

  1. Menghapus kemiskinan: mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
  2. Mengakhiri kelaparan: mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
  3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan: menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
  4. Pendidikan bermutu: memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
  5. Kesetaraan gender: mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
  6. Akses air bersih dan sanitasi: menjamin akses air dan sanitasi untuk semua.
  7. Energi bersih dan terjangkau: memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern.
  8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi: pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, serta lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
  9. Infrastruktur, industri, dan inovasi: membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
  10. Mengurangi ketimpangan: mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
  11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan: membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
  12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab: memastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.
  13. Penanganan perubahan iklim: mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
  14. Menjaga ekosistem laut: perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
  15. Menjaga ekosistem darat: mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan kepunahan keragaman hayati
  16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat: mendorong masyarakat adil, damai, dna inklusif.
  17. Kemitraan untuk mencapai tujuan: menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang
memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dan
RPJMN tahun 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta
indikasi dukungan pembiayaannya. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan
Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif
dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang,
memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan
pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha,
serta Akademisi dan Pakar.

Berdasarkan buku Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.

Gambar 2. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan

 

Menurut Emil Salim untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan ekosistem dengan melihat interdepedensi dari setiap komponen ekosistem. Agar keberlanjutan tetap terjaga harus ada komitmen setiap komponen penyangga kehidupan dan campur tangan pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Dunia usaha yang selama ini dituduh sebagai pelaku yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran harus dipahamkan akan tangung jawabnya terhadap lingkungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk membayar kompensasi jasa lingkungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai pemulihan lingkungan yang rusak atau tercemar. Di negara-negara maju, biaya konvensasi lingkungan jauh-jauh hari sudah dianggarkan dalam rencara pembiayaan dan pengeluaran perusahaan yang akan dikeluarkan secara rutin untuk kompensasi lingkungan.

 

SDGs Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan yang disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa)

 

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Desa berkesetaraan gender
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
  8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
  9. Inovasi dan infrastruktur desa
  10. Desa tanpa kesenjangan
  11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
  12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
  13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
  14. Ekosistem laut desa
  15. Ekosistem daratan desa
  16. Desa damai dan berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan arah pembangunan desa hingga tahun 2030 mendatang yang disebut dengan SDGs Desa. Program ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind) yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan.

Upaya untuk SDGs Nasional bisa terwujud, Kemendes PDTT menurunkan SDGs Nasional menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024. Tujuannya agar SDGs Nasional tercapai. SDGs Desa ini sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Mewujudkan SDGs Desa, Kemendes PDTT menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No 13/2020, yang menyatakan Rp 72 triliun dana desa tahun 2021 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs Desa.

Di mana arahannya jelas agar dana desa dirasakan kehadirannya untuk warga desa khususnya yang golongan terbawah. Dana desa juga harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa, itu sesuai arah Presiden,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Namun demikian, Kemendes PDTT tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi faktual di desa.

SDGs Global dan SDGs Nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di Desa. Makanya dalam SDGs Desa kami tambah satu poin yang mengatur tentang kearifan lokal, agar pemerintah desa membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Program SGDs Desa adalah pembangunan total atas desa yang mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa. Program SDGs Desa ini diyakini berkontribusi 74 persen atas pencapaian SDGs nasional.

Kami melokalkan SDGs global ke dalam konteks desa, agar memudahkan kampanye, implementasi di lapangan, dan pengorganisasian dari pusat ke desa. SDGs Desa diimplementasikan mulai 2021 sesuai dengan Permendesa PDTT No 13/2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kemendes PDTT telah membagi 9 (sembilan) tipe desa yang sesuai dengan SDGs Desa, yaitu:

  1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan,
  2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata,
  3. Desa Peduli Kesehatan,
  4. Desa Peduli Lingkungan Hidup,
  5. Desa Peduli Pendidikan,
  6. Desa Ramah Perempuan,
  7. Desa Berjejaring,
  8. Desa Tanggap Budaya, dan
  9. Desa Pancasila.

 

 

Alfian Chrisna Aji, S.Pd., M.Si.

Kepala Program Studi Ilmu Lingkungan

Universitas Muhammadiyah Madiun