MADIUN – Kaprodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) Latutik Muhklisin, M.Sos menjadi salah satu pembicara dalam Dialog Pasca Pemilu dengan tema Pilkada Damai dan Peran Media Massa.
Dialog Pasca Pemilu ini merupakan implementasi kerja sama antara UMJT dengan RRI Madiun dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menurut Latutik, menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) damai tanpa hoaks dan ujaran kebencian merupakan panggilan moral dan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat..
“Khususnya menjelang Pilkada serentak pada November 2024,” kata Latutik, Sabtu, 19 Mei 2024.
Latutik berpandangan dalam era digital yang begitu dinamis, tantangan untuk memastikan Pilkada berlangsung secara damai dan bermartabat semakin kompleks.
Informasi melalui platform online dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks dan menghasut melalui ujaran kebencian, mengancam integritas demokrasi dan stabilitas sosial.
“Oleh karena itu, upaya bersama untuk menjaga ruang publik digital agar terbebas dari hoaks dan ujaran kebencian menjadi suatu keharusan mutlak,” terang mantan komisioner KPU Kota Madiun tersebut.
Latutik melihat, pada Dalam ranah inilah, kampus ikut berperan, khususnya melalui mahasiswa. Sebagai generasi muda, mahasiswa harus bisa berperan aktif ikut menjalankan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Keterlibatan generasi muda tidak hanya sebatas sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membangun kesadaran akan isu-isu strategis yang berkaitan dengan masa depan negara. Kampus juga ikut terlibat aktif melalui dialog-dialog terbuka yang melibatkan para kandidat kepala daerah, penyelenggara pemilu dengan pemilih atau masyarakat secara umum.
“Dialog dalam ranah akademis akan jauh lebih obyektif, mencerahkan dan mencerdaskan,” kata Latutik.
Di sisi lain kampus juga ikut berperan menjaga ruang digital sebagai sarana yang positif untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang membangun. Dengan cara ikut terlibat meningkatkan kualitas literasi digital para mahasiswa maupun masyarakat.
Akses informasi, Dalam kesempatan diskusi tersebut, Latutik juga menyinggung mengenai adanya tantangan yang muncul di tengah arus informasi yang sedemikian massif melingkupi masyarakat. Yaitu Akses publik terhadap informasi yang berkualitas mengalami penurunan.
Latutik menilai masyarakat kurang tertarik membaca informasi-informasi yang disampaikan media-media mainstream. Public lebih berminat membaca informasi atau konten media sosial yang makin aktraktif.
Meski demikian, Latutik tetap berpandangan bahwa media massa mainstream tetap memegang peran sentral dalam membentuk pandangan publik. Peran media sebagai lembaga keempat disamping legislatif, eksekutif dan yudikatif, diharapkan menjadi corong masyarakat terhadap dinamika sosial politik menjelang pilkada.
“Nah, tantangan terbesar media saat ini adalah “bagaimana menjaga netralitas dan peran obyektifnya”,” ujar Latutik.
Ekses perkembangan teknologi
Sebenarnya tidak hanya media, semua bidang atau aspek saat ini mengalami pergeseran peran dan fungsi termasuk tantangan yang menyertainya.
Semua itu sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dari konvensional ke modern atau new media yang ditandai dengan era online, berkembang lagi dengan era digital, lalu ke era media sosial , dengan berbagai platformnya.
Model watch dog journalism atau anjing penjaga yang secara sederhana menempatkan media dan jumalis sebagai the monitor of power bukan agent of power, seharusnya masih terjaga.
Independensi media sangatlah penting. Para jurnalis dalam melakukan peliputan pemilu/pilkada tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Dengan cara memproduksi konten berita yang tidak mengandung hoaks maupun ujaran kebencian agar tidak memicu polarisasi di tengah masyarakat,” terang Latutik.
Melalui kolaborasi dengan akademisi, jurnalis dapat memainkan peran yang konstruktif dalam membangun kesadaran masyarakat, mendorong dialog yang sehat, dan memastikan pemberitaan politik untuk memajukan kepentingan bersama dan menjaga kestabilan demokrasi. (*)
